Tegas Tolak TPPO, Bupati Mempawah Erlina Ingatkan Bahaya Jalur TKI Ilegal

Admin

Updated: 20 Jun, 2025 • • min read

Table of Contents

Bupati Mempawah Erlina berbincang dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia usai Deklarasi Anti-TPPO di Mapolda Kalbar. Foto Prokopim Mempawah

JURNAL GALAHERANG - Bupati Mempawah Erlina, menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Deklarasi Anti-TPPO di Aula Mapolda Kalbar, Jumat, 20 Juni 2025.

Kegiatan yang turut dihadiri Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Roma Hutajulu, serta sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan tersebut, menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk memberantas praktik perdagangan manusia yang masih marak terjadi, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

Dalam pernyataannya, Bupati Erlina menyampaikan bahwa masyarakat, terutama perempuan dan generasi muda, perlu memahami risiko besar yang mengintai jika memilih bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal. Ia mengingatkan agar tidak mudah tergoda bujuk rayu calo yang menjanjikan gaji besar namun berujung pada eksploitasi.

“Saya selalu mengingatkan, terutama kepada generasi muda dan para perempuan, bahwa menjadi TKW atau TKI harus melalui prosedur resmi dan aman. Jangan percaya iming-iming gaji besar dari calo. Sekali salah langkah, bisa terjebak dalam situasi yang sangat membahayakan,” tegas Erlina.

Bupati Erlina juga mengungkapkan, Kabupaten Mempawah pernah mencatatkan kasus TKI bermasalah yang berangkat tanpa dokumen resmi dan akhirnya mengalami perlakuan tidak manusiawi di luar negeri. Berkat kerja sama lintas negara, mereka berhasil diselamatkan aparat, namun proses penyelamatan tidak selalu mudah.

“Ini bukan isu yang jauh dari kita. Di Mempawah juga pernah ada warga yang berangkat secara ilegal dan kemudian mengalami masalah di luar negeri. Alhamdulillah, mereka berhasil diselamatkan. Karena itu, edukasi harus terus dilakukan agar masyarakat paham bahwa keselamatan dan martabat tidak bisa ditukar dengan jalan pintas,” ujarnya.

Ia menambahkan posisi Kalimantan Barat sebagai daerah perbatasan membuat tantangan semakin kompleks. Jalur-jalur tidak resmi atau “jalur tikus” kerap dimanfaatkan sindikat perdagangan orang untuk mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri.

“Masyarakat perlu tahu bahwa negara hadir untuk melindungi. Tapi perlindungan itu tidak bisa bekerja sendirian. Harus ada kesadaran dari warga untuk memilih jalur legal. Karena yang kita pertaruhkan bukan hanya pekerjaan, tapi masa depan, martabat, bahkan nyawa,” imbuhnya.

Mendukung langkah konkret pemerintah pusat dan Kementerian P2MI, Bupati Erlina menyambut baik rencana pembangunan shelter migran di wilayah perbatasan serta perluasan edukasi di tingkat desa. Ia menegaskan menyelamatkan satu nyawa dari TPPO adalah bentuk nyata menyelamatkan masa depan bangsa.

“Kami ingin masyarakat Kalbar, termasuk Mempawah, boleh sukses di luar negeri, tapi harus lewat jalur yang benar. Jangan gadaikan keselamatan dan membuat keluarga khawatir hanya karena tergoda jalan pintas. Saya percaya, dengan informasi yang benar dan pendampingan yang tepat, masyarakat kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan,” tutup Erlina.