Bawaslu Mempawah Gelar Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Libatkan Gen Z Awasi Pemilu

Pendidikan Pengawasan Partisiatif yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Mempawah. Foto Istimewa

JURNAL GALAHERANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mempawah menggelar kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mempawah, Jalan G.M.Taufik, Selasa, 19 Mei 2026.

Kegiatan yang mengusung tema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat" ini merupakan program nasional Bawaslu dengan tujuan meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. 

Bertindak sebagai pemateri Ketua Bawaslu Mempawah yang juga Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Fero Yudo Maulana, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hanise, serta Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Janurius. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Mempawah, Fero Yudo Maulana mengatakan pendidikan pengawasan partisipatif menjadi langkah untuk membangun kesadaran masyarakat agar ikut terlibat dalam menciptakan pemilu yang jujur dan berkualitas.

“Pemilu yang jujur membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar ikut mengawasi jalannya pemilu,” ujarnya.

Menurut Fero, peserta yang diundang dalam kegiatan tersebut didominasi kalangan muda dan pelajar. Hal itu karena generasi muda, khususnya Gen Z, memiliki jumlah pemilih yang besar dalam pemilu dan pemilihan.

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama pendidikan pengawasan partisipatif ialah membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang.

“Kalau masyarakat sadar, saya rasa politik uang bisa kita minimalisir. Karena itu kami memberikan pendidikan politik seperti ini,” katanya.

Selain memberikan edukasi tentang pengawasan pemilu, Bawaslu juga memperkenalkan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu kepada peserta, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Anak-anak jadi tahu kalau penyelenggara pemilu itu bukan hanya Bawaslu, tetapi ada KPU dan juga DKPP yang mengawasi penyelenggara pemilu,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga diperkenalkan dengan divisi-divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Mempawah, seperti Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Mempawah Janurius menjelaskan terdapat enam materi utama yang diberikan dalam kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif tersebut.

Materi tersebut meliputi teknik pencegahan pelanggaran, teknik penanganan pelanggaran, teknik penyelesaian sengketa proses, teknik pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, teknik penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas, hingga teknik pengawasan berbasis digital.

Menurut Janurius, metode pembelajaran dalam kegiatan tersebut dibuat lebih interaktif dengan menggunakan materi berbentuk audiovisual dan diskusi kritis.

“Setiap materi ada pertanyaan kritis yang menjadi bahan diskusi. Jadi narasumber tidak hanya menjelaskan materi, tetapi lebih kepada pendalaman dan memperjelas apa yang belum dipahami peserta,” jelasnya.

Ia menambahkan, peserta juga diberi ruang untuk memberikan kritik, masukan, hingga inovasi terhadap materi yang diberikan sebagai bagian dari persiapan pengawasan pemilu menuju tahun 2029.

“Kami tidak ingin kegiatan ini hanya seremonial. Harapannya peserta yang terbentuk hari ini nantinya bisa benar-benar bergerak dan berfungsi di masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif,” pungkasnya.

Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2026 tersebut diikuti pelajar SMA, mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga peserta umum.

Penulis : Apri