Kapal Militer Jepang Bersandar di Kijing, Bawa 3 Helikopter dan Peralatan Bantu Penanganan Karhutla Kalbar

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan bersama perwakilan pihak Jepang, saat tiba di Dermaga Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Foto Humas Polres Mempawah

JURNAL GALAHERANG - Kapal militer Jepang bersandar di Dermaga Terminal Kijing, Desa Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kamis pagi, 10 September 2026. 

Kapal tersebut membawa sejumlah peralatan yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.

Kedatangan kapal disambut Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan bersama jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, otoritas pelabuhan dan instansi terkait.

Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Komandan Kodaeral XII Laksda TNI Sawa, Dandim 1201/Mempawah Letkol Czi Ali Isnaini, Wadir Polairud Polda Kalbar AKBP Harris Batara Simbolon yang mewakili Kapolda Kalbar.

Hadir juga Wakapolres Mempawah Kompol Reynaldi Guzel, Kepala BPBD Mempawah Aswin yang mewakili Bupati Mempawah, Dan Divhanratlan Sathantai Kodaeral XII Letkol Mar Saiful Anam, Kapolsek Sungai Kunyit Iptu Lodrick Taliak Hungan, dan Danramil Sungai Kunyit Kapten Czi Kiki Gunawan.

Kegiatan diawali dengan penyambutan dan sambutan dari Dankodaeral XII Laksda TNI Sawa serta perwakilan pihak Jepang. Setelah itu dilanjutkan dengan foto bersama dan pengecekan kapal beserta peralatan yang dibawanya.

Dari hasil pengecekan, kapal Jepang tersebut membawa tiga unit helikopter, sekitar 20 unit kendaraan jenis jeep dan truk, serta tiga unit alat berat.

Peralatan tersebut disiapkan untuk mendukung misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, khususnya membantu Indonesia menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan kondisi lahan di Kalimantan Barat, terutama kawasan gambut, memiliki karakteristik berbeda sehingga penanganannya membutuhkan cara dan peralatan khusus.

Menurutnya, api pada lahan gambut tidak hanya berada di permukaan, tetapi dapat menjalar di bagian bawah tanah. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit.

“Di Kalimantan Barat ini kondisi lahannya berbeda. Kalau gambut, apinya berjalan dari bawah sehingga tidak mudah dipadamkan,” kata Krisantus.

Ia menyebut sekitar 38 ribu hektare lahan di Kalimantan Barat telah terbakar. Dari luasan tersebut, penanganan disebut telah mencapai sekitar 76 persen, sementara sekitar 24 persen masih terdapat titik api yang harus ditangani.

Persoalan lain yang dihadapi petugas adalah keterbatasan sumber air. Kondisi sungai yang surut menyebabkan air laut masuk ke sejumlah aliran sungai sehingga air menjadi asin.

“Air untuk memadamkan api kita sangat kekurangan. Selain itu, air sungai sudah bercampur dengan air laut karena sungai surut, sehingga menjadi asin,” ujarnya.

Krisantus mengatakan penentuan lokasi yang menjadi prioritas pemadaman akan dikoordinasikan bersama BNPB, TNI dan Polri. Menurutnya, ketiga unsur tersebut telah memiliki data mengenai titik api yang masih terdeteksi di sejumlah wilayah Kalbar.

Persoalan karhutla di Kalbar, lanjutnya, juga telah dibahas bersama pemerintah pusat. Ia menyebut penanganan kebakaran menjadi perhatian karena dampaknya cukup luas.

Selain mengandalkan dukungan pemerintah dan aparat, Krisantus meminta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) ikut membantu penanganan kebakaran di wilayah masing-masing.

Ia menegaskan pemerintah dapat memberikan sanksi terhadap pemegang HGU yang tidak peduli terhadap kebakaran di areal mereka, termasuk pencabutan izin.

Setelah pengecekan kapal, dilakukan pertemuan singkat antara Wakil Gubernur Kalbar, komandan kapal Jepang, otoritas pelabuhan dan aparat keamanan lokal untuk membahas koordinasi dukungan penanganan karhutla.

Penulis : Apri