Bupati Mempawah Pimpin Apel Siaga Karhutla, Ratusan Personel dan Armada Damkar Dikerahkan

Apel Siaga dan Gelar Pasukan Penanggulangan Bencana Karhutla di Halaman Kantor Bupati Mempawah. Foto Apri

JURNAL GALAHERANG - Bupati Mempawah memimpin langsung apel siaga dan gelar pasukan penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Kabupaten Mempawah Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Mempawah, Rabu, 26 Agustus 2026.

Apel tersebut menjadi momentum konsolidasi seluruh kekuatan daerah dalam menghadapi ancaman Karhutla yang berpotensi menimbulkan bencana asap, mengganggu kesehatan masyarakat, merusak lingkungan, serta berdampak terhadap aktivitas sosial dan perekonomian.

Turut hadir Staf Ahli KSAD Brigadir Jenderal TNI Washington Simanjuntak, Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi, Sekretaris Daerah Mempawah Abdul Malik, unsur Forkopimda, pimpinan batalyon TNI yang berada di wilayah Mempawah, jajaran TNI-Polri, BPBD, pemadam kebakaran swasta, Tagana, KPH, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, relawan serta unsur terkait lainnya.

Puluhan armada, baik sepeda motor maupun kendaraan roda empat milik TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Mempawah dan pihak swasta, turut digelar dalam apel tersebut. Deretan kendaraan pemadam dan operasional itu menjadi gambaran kesiapan kekuatan daerah untuk bergerak cepat ketika terjadi kebakaran.

Dalam amanatnya, Bupati Mempawah menegaskan bahwa apel siaga dan gelar pasukan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kesiapsiagaan dan komitmen bersama dalam menghadapi ancaman Karhutla.

“Karhutla bukan hanya persoalan api yang harus dipadamkan, tetapi merupakan ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan yang harus dicegah, dideteksi dan ditangani sedini mungkin,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi Karhutla di Kalimantan Barat saat ini membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data yang disampaikan dalam apel, luas Karhutla di Kalimantan Barat sejak Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai lebih dari 38.310,86 hektare. Sementara Kabupaten Mempawah tercatat sekitar 6.144 hektare.

Angka tersebut, kata Bupati, harus menjadi peringatan sekaligus pemicu untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanganan Karhutla secara terpadu.

Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang turun langsung ke Kalimantan Barat pada 22 Agustus 2026 untuk memantau sekaligus memimpin koordinasi penanganan Karhutla.

Presiden menegaskan penanganan Karhutla harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi dan langsung di lapangan, dengan memperkuat operasi darat dan udara, personel, peralatan pemadaman serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri dan seluruh unsur terkait.

“Presiden juga menekankan pentingnya tindakan dini pada setiap hotspot. Kita tidak boleh menunggu hotspot berkembang menjadi titik api, kemudian menjadi kebakaran yang lebih besar,” ujar Bupati.

Karena itu, jajaran terkait diminta memperkuat deteksi dini dan pemantauan wilayah rawan Karhutla, meningkatkan patroli, memastikan kesiapan personel dan peralatan, serta mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan hotspot maupun indikasi kebakaran.

Bupati juga meminta BPBD, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat peduli api serta relawan untuk memperkuat koordinasi dan tidak bekerja sendiri-sendiri.

“Setiap laporan harus segera ditindaklanjuti dengan prinsip cepat, tepat, terpadu dan terukur,” tegasnya.

Peran pemerintah desa juga menjadi perhatian. Edukasi kepada masyarakat diminta terus diperkuat, terutama mengenai bahaya pembakaran lahan dan pentingnya menjaga lingkungan.

“Pencegahan jauh lebih baik daripada memadamkan kebakaran yang sudah meluas,” katanya.

Tak hanya pemerintah dan aparat, Bupati juga meminta dunia usaha dan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mempawah meningkatkan tanggung jawab dalam pencegahan Karhutla di wilayah kerja masing-masing.

Sarana dan prasarana pemadaman harus dipastikan tersedia dan siap digunakan dengan cepat apabila terjadi kebakaran.

Di sisi lain, penanganan Karhutla juga harus dibarengi dengan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak asap. Koordinasi dengan sektor kesehatan perlu diperkuat, khususnya untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan.

Bupati menegaskan pemerintah juga akan terus mendukung langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara melanggar ketentuan.

“Penjagaan, pemadaman, edukasi dan penegakan hukum harus berjalan bersama-sama,” ujarnya.

Apel kemudian menjadi penegasan kesiapan seluruh unsur yang terlibat. Namun, bagi Bupati, kesiapan sejati bukan sekadar berdiri dalam barisan atau memajang armada, melainkan kemampuan untuk bergerak cepat ketika ancaman muncul.

“Cegah sebelum terbakar, deteksi sebelum meluas, dan padamkan sebelum menjadi bencana,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Mempawah untuk bersama-sama menjaga lingkungan, tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun potensi kebakaran.

“Mari kita jawab arahan Presiden Republik Indonesia dengan kerja nyata di lapangan. Mari kita pastikan Kabupaten Mempawah menjadi daerah yang siap, tanggap dan terpadu dalam menghadapi Karhutla, sehingga masyarakat dapat terlindungi dan aktivitas pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya.

Apel ditutup dengan apresiasi Bupati kepada seluruh personel dan stakeholder yang selama ini terlibat dalam pencegahan dan penanganan Karhutla di Kabupaten Mempawah.

Dari halaman Kantor Bupati Mempawah, puluhan armada dan kekuatan lintas sektor telah disiapkan. Pesannya jelas, jangan menunggu api membesar. Deteksi lebih awal, bergerak lebih cepat, dan hadapi Karhutla secara bersama-sama.

Penulis : Apri