Hadapi Situasi Kontingensi, Polres Mempawah Pastikan Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan

Wakapolres Mempawah Kompol Reynaldi Guzel didampingi PJU Polres Mempawah mengecek kendaraan patroli sepeda motor Sat Samapta Polres Mempawah. Foto Humas Polres Mempawah

JURNAL GALAHERANG - Polres Mempawah menggelar Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Operasi Kontingensi Aman Nusa I dan Aman Nusa II Tahun 2026, Rabu, 9 September 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Mempawah memastikan kesiapan jajaran dalam menghadapi kemungkinan konflik sosial maupun bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah hukum Polres Mempawah.

Dalam apel tersebut, amanat Kapolres Mempawah AKBP Ade Chandra Capa Yanto, dibacakan Wakapolres Mempawah Kompol Reynaldi Guzel.

Kompol Reynaldi menegaskan apel kesiapsiagaan tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi menjadi kesempatan untuk melihat langsung sejauh mana personel, kendaraan, peralatan komunikasi hingga perlengkapan penanganan bencana benar-benar siap digunakan.

Dia mengatakan kesiapan tersebut penting karena situasi yang dihadapi aparat di lapangan bisa berubah sewaktu-waktu.

“Apel kesiapsiagaan yang kita laksanakan hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial,” kata Reynaldi.

Menurutnya, seluruh personel harus mengetahui tugas dan cara bertindak ketika menghadapi kondisi darurat, termasuk memahami jalur komunikasi dan mekanisme pengendalian di lapangan.

Ia menyebut potensi gangguan keamanan tidak hanya berasal dari persoalan sosial. Faktor ekonomi, sengketa antarkelompok, dinamika politik hingga informasi provokatif di media sosial juga dapat memicu persoalan apabila tidak ditangani sejak awal.

Di sisi lain, Mempawah juga memiliki sejumlah potensi bencana yang membutuhkan kesiapan cepat, terutama kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), cuaca ekstrem, kecelakaan maupun kejadian lain yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Dalam menghadapi potensi konflik sosial, Reynaldi meminta jajarannya lebih mengutamakan langkah pencegahan.

Deteksi dini, menurutnya, harus diperkuat agar setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik bisa diketahui sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.

Fungsi intelijen diminta aktif memetakan kerawanan. Begitu pula Bhabinkamtibmas yang berada langsung di tengah masyarakat.

Komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan berbagai elemen lainnya dinilai penting untuk mendapatkan informasi sekaligus mencari solusi terhadap persoalan yang muncul. “Yang paling utama adalah bagaimana kita mampu mencegah konflik sejak dini,” tegasnya.

Jika persoalan sudah muncul, Reynaldi meminta personel mengedepankan komunikasi dan penyelesaian secara humanis. Namun apabila situasi mengharuskan adanya tindakan kepolisian, seluruhnya harus dilakukan sesuai prosedur, profesional, proporsional dan terukur.

Ia mengingatkan agar personel tidak mengambil langkah yang justru memperbesar ketegangan.

“Keberhasilan penanganan konflik bukan hanya diukur dari kemampuan kita menghentikan konflik, tetapi terutama dari kemampuan kita mencegah konflik tersebut agar tidak pernah terjadi,” ujarnya.

Kesiapan juga menjadi perhatian dalam menghadapi bencana melalui Operasi Aman Nusa II.

Reynaldi menegaskan, seluruh peralatan yang diperiksa dalam apel harus benar-benar siap digunakan, bukan sekadar tercatat dalam daftar inventaris.

Kendaraan dinas, perangkat komunikasi, perlengkapan penanganan Karhutla, peralatan evakuasi, alat pelindung diri, perlengkapan kesehatan hingga sarana pengamanan harus dicek secara berkala.

“Jangan sampai ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, kita justru terkendala karena peralatan tidak siap atau personel tidak memahami cara penggunaannya,” katanya.

Ia menilai penanganan bencana tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi saja. Polri harus bergerak bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD, tenaga kesehatan, relawan serta unsur lainnya.

“Tidak ada satu institusi pun yang mampu menangani konflik sosial maupun bencana secara sendiri-sendiri,” ujar Reynaldi.

Ancaman Karhutla juga menjadi salah satu perhatian dalam kesiapsiagaan tersebut.

Personel diminta meningkatkan patroli di wilayah rawan, memberikan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, BPBD, Manggala Agni, perusahaan dan kelompok masyarakat.

Bila ditemukan titik api, penanganan diminta dilakukan secepat mungkin agar tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar.

Selain kesiapan peralatan, Reynaldi menilai latihan dan simulasi juga penting. Dengan latihan, personel diharapkan tidak lagi ragu menentukan langkah ketika menghadapi kondisi kontingensi.

Di tengah kesiapsiagaan tersebut, Reynaldi mengingatkan seluruh personel agar keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Setiap tindakan kepolisian, kata dia, harus mengedepankan pendekatan preemtif, preventif dan humanis. Penegakan hukum tetap dilakukan apabila diperlukan, namun harus profesional, proporsional dan terukur.

Prinsip itu sejalan dengan Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

“Setiap langkah dan tindakan kita harus benar-benar bermuara pada keselamatan masyarakat, perlindungan masyarakat dan terpeliharanya keamanan serta ketertiban masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta kesiapsiagaan tidak hanya berhenti di tingkat Polres. Jajaran Polsek hingga Bhabinkamtibmas juga harus memiliki kemampuan untuk merespons persoalan di wilayah masing-masing.

Sebab, tidak ada yang bisa memastikan kapan konflik maupun bencana terjadi. Yang bisa dilakukan adalah memastikan seluruh jajaran telah siap ketika situasi itu datang.

“Kesiapan bukan hanya soal jumlah personel maupun peralatan, tetapi juga menyangkut kecepatan merespons, ketepatan mengambil keputusan, kemampuan bekerja sama serta kepedulian terhadap masyarakat,” pungkas Reynaldi.

Penulis : Apri