Bupati Mempawah Erlina Apresiasi Langkah Komisi II DPR RI Bahas RUU Kabupaten/Kota

Bupati Mempawah Erlina bersama Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Foto Prokopim Mempawah

JURNAL GALAHERANG - Bupati Mempawah Erlina, menghadiri pertemuan bersama Komisi II DPR RI yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu, 24 Juni 2026. 

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pembahasan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini bertujuan menyerap aspirasi dan masukan dari pemerintah daerah terkait pembahasan sejumlah RUU yang sedang diproses di tingkat nasional, termasuk yang berkaitan dengan wilayah Kalimantan Barat.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan agenda kunker menjadi sarana untuk menghimpun pandangan daerah dalam penyusunan tujuh RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Selain itu, pembahasan juga diarahkan untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan daerah dengan perkembangan konstitusi serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini. 

Menurutnya, sejumlah undang-undang pembentukan kabupaten dan kota yang masih berlaku saat ini masih mengacu pada regulasi lama yang sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan administrasi pemerintahan, kondisi geografis, maupun tata kelola daerah pascapemekaran.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, menyambut baik kunjungan kerja Komisi II DPR RI. 

Ia menilai kegiatan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus membuka ruang bagi daerah untuk menyampaikan pandangan terkait substansi RUU yang sedang dibahas.

Menurutnya, dari 15 RUU yang saat ini masuk dalam pembahasan, tujuh di antaranya berkaitan langsung dengan wilayah administratif di Kalimantan Barat.

“Dari 15 RUU yang sedang dibahas, terdapat tujuh RUU yang secara langsung berkaitan dengan wilayah administratif di Kalimantan Barat. Karena itu, kami memandang penting agar perspektif dan masukan dari daerah dapat menjadi bagian dari pembahasan, sehingga substansi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.

Bupati Mempawah Erlina, juga menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Komisi II DPR RI terhadap percepatan pembahasan RUU Kabupaten/Kota, termasuk RUU Kabupaten Mempawah.

Menurut Erlina, pembaruan regulasi tersebut memiliki arti penting bagi daerah karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut penguatan identitas daerah serta arah pembangunan ke depan.

“Pembahasan RUU ini bukan sekadar penyempurnaan regulasi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum, mempertegas identitas daerah, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Mempawah mendukung penuh proses pembahasan hingga pengesahan RUU tersebut sebagai pengganti dasar hukum lama yang masih merujuk pada pembentukan daerah pada era 1950-an.

Melalui forum tersebut, Erlina berharap pembahasan RUU Kabupaten Mempawah dapat segera dituntaskan sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Melalui kesempatan ini kami berharap pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dapat memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Kabupaten Mempawah yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : Apri