Satu Dekade WTP, Pemkab Mempawah Kembali Diganjar Opini Tertinggi BPK RI

Bupati Mempawah Erlina bersama Ketua DPRD Mempawah Safruddin Asra usai menerima LHP LKPD TA 2025 dengan predikat WTP dari BPK RI yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Kalbar Sri Haryati. Foto Prokopim Mempawah

JURNAL GALAHERANG - Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Opini tersebut diterima langsung Bupati Mempawah, Erlina, dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, di Aula Utama Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Senin, 25 Mei 2026.

Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, kepada seluruh kepala daerah di Kalbar, termasuk Bupati Mempawah bersama jajaran pemerintah daerah.

Capaian ini menjadi opini WTP ke-10 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh Pemkab Mempawah. Raihan tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bupati Erlina mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja bersama mempertahankan capaian tersebut.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali meraih opini WTP untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik,” ujarnya.

Menurut Erlina, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade bukan hanya sekadar penghargaan administratif, melainkan menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas komitmen dan kepatuhan dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku.

“Raihan ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah,” tuturnya.

Kegiatan penyerahan LHP LKPD tersebut turut dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, serta Inspektur dari masing-masing kabupaten/kota.

Penulis : Apri