Rakor Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi, Mempawah Perkuat Mitigasi dan Keselamatan Warga

Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi memimpin Rakor Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026, di Kantor Bupati Mempawah. Foto Diskominfo Mempawah

Mempawah, Jurnal Galaherang – Pemerintah Kabupaten Mempawah memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026, di Junjung Titah Kantor Bupati Mempawah, Rabu, 21 Oktober 2026.

Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi banjir, cuaca ekstrem, angin kencang, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Rakor ini juga dirangkai dengan sosialisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta pemaparan hasil pengukuran luasan kebakaran hutan dan lahan Tahun 2026.

Sejumlah unsur terkait hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala BPBD Kabupaten Mempawah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Mempawah, unsur TNI/Polri, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Juli Suryadi menegaskan penanggulangan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan setelah kejadian. Menurutnya, langkah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas untuk meminimalkan risiko serta melindungi keselamatan masyarakat.

“Kita tidak boleh hanya bergerak setelah bencana terjadi. Kita harus membangun pola penanggulangan bencana yang mengutamakan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, tanpa mengabaikan kecepatan respons ketika keadaan darurat benar-benar terjadi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Kabupaten Mempawah memiliki sejumlah potensi ancaman bencana yang membutuhkan perhatian serius dan kesiapan bersama. Faktor cuaca, curah hujan tinggi, kondisi daerah aliran sungai, gangguan drainase, hingga aktivitas manusia dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana.

Sementara itu, karhutla berpotensi menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, terganggunya aktivitas masyarakat, hingga kerugian sosial dan ekonomi.

Karena itu, Juli meminta seluruh perangkat daerah, TNI/Polri, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha, serta masyarakat memperkuat koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan sesuai peran masing-masing.

Dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, Wabup menekankan pentingnya memastikan kesiapan personel, peralatan, sarana transportasi, logistik, sistem komunikasi, serta mekanisme penyampaian informasi dan peringatan dini kepada masyarakat.

BPBD bersama instansi terkait diminta terus memantau perkembangan cuaca, mengidentifikasi wilayah rawan terdampak, dan memastikan informasi mengenai potensi bencana dapat diterima masyarakat secara cepat serta mudah dipahami.

Pemerintah kecamatan dan desa juga memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Aparatur di tingkat wilayah diharapkan mampu mengenali tanda-tanda awal ancaman bencana, menyampaikan informasi, serta mendukung proses evakuasi apabila diperlukan.

“Kesiapsiagaan tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen atau rencana di atas kertas. Kesiapsiagaan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang efektif, dan latihan yang dilaksanakan secara berkala,” ujarnya.

Selain memperkuat kesiapan operasional, rakor tersebut membahas pentingnya pemanfaatan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai landasan dalam menyusun kebijakan pengurangan risiko bencana.

Menurut Juli, kedua dokumen tersebut menjadi acuan untuk memahami karakteristik ancaman, tingkat kerentanan, kapasitas daerah, serta potensi risiko bencana yang dihadapi Kabupaten Mempawah.

Ia berharap hasil kajian tersebut tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi benar-benar digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan, penentuan prioritas wilayah rawan bencana, penguatan kapasitas masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Dengan pemahaman risiko yang lebih baik, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mengambil keputusan secara tepat, menggunakan sumber daya secara efektif, serta menekan kemungkinan timbulnya korban jiwa maupun kerugian akibat bencana.

Dalam kesempatan yang sama, pemaparan hasil pengukuran luasan karhutla Tahun 2026 menjadi bagian penting untuk mengevaluasi langkah pengendalian dan menentukan strategi pencegahan ke depan.

Juli menekankan bahwa data luasan, lokasi, waktu kejadian, dan kondisi lahan harus dianalisis secara cermat serta didukung metode dan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terdapat perbedaan data antarinstansi, ia meminta agar dilakukan klarifikasi dan penyelarasan sehingga pemerintah daerah memiliki data yang konsisten sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Hasil pengukuran tersebut juga diharapkan ditindaklanjuti melalui pemetaan lokasi prioritas, evaluasi penyebab kebakaran, pemantauan titik rawan, penguatan patroli terpadu, serta penentuan langkah pencegahan berdasarkan kondisi lapangan.

Khusus kawasan gambut, upaya pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan kondisi lahan dan tata air, penerapan pengelolaan lahan tanpa bakar, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan pemegang konsesi dan pihak berwenang.

Untuk memastikan hasil rakor memberikan dampak nyata, Juli meminta setiap instansi menyusun tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk kebutuhan personel, peralatan, logistik, dan dukungan anggaran.

BPBD Kabupaten Mempawah juga didorong memperkuat koordinasi lintas sektor, pemantauan lapangan, penyebarluasan informasi peringatan dini, serta mekanisme pelaporan kejadian bencana.

Di sisi lain, hasil kajian risiko dan rencana penanggulangan bencana perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi karhutla Tahun 2026 pun harus menjadi bahan perbaikan strategi pengendalian pada periode berikutnya.

Juli menegaskan, keberhasilan penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, keterbukaan informasi, serta respons yang cepat dan terkoordinasi.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan rakor tersebut sebagai momentum menyatukan komitmen untuk membangun Kabupaten Mempawah yang lebih tangguh menghadapi bencana.

“Jangan menunggu bencana datang untuk membangun kesiapsiagaan. Mari kita bekerja sejak dini, bertindak berdasarkan data, memperkuat koordinasi, dan mengutamakan keselamatan masyarakat dalam setiap kebijakan dan tindakan yang kita lakukan,” pesannya.

Penulis : Apri