Pojok Diskusi Kalbar Dorong Peningkatan Dukungan Fiskal untuk Percepat Pembangunan Daerah

Peserta dialog publik yang digelar Pojok Diskusi Kalimantan Barat. Foto Istimewa

JURNAL GALAHERANG – Besarnya kebutuhan pembangunan di Kalimantan Barat dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan fiskal daerah. 

Kondisi tersebut menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Dialog Publik yang digelar Pojok Diskusi Kalimantan Barat mengusung tema “Postur APBD Kalimantan Barat: Mendorong Pemerintah Memperjuangkan Peningkatan Dukungan Fiskal dari Pemerintah Pusat Demi Pembangunan Kalimantan Barat”.

Forum tersebut mempertemukan akademisi, unsur pemerintah, tokoh masyarakat, kalangan pemuda, hingga berbagai elemen masyarakat untuk membahas kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat beserta tantangan pembangunan yang dihadapi daerah.

Dalam diskusi berkembang pandangan bahwa kapasitas APBD Kalimantan Barat masih memiliki keterbatasan untuk mengimbangi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. 

Padahal, provinsi ini memiliki wilayah yang luas, kawasan perbatasan yang cukup panjang, serta kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Ketua Umum Pojok Diskusi Kalbar, Markori, S.M., mengatakan kegiatan tersebut merupakan wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap arah pembangunan daerah, sekaligus mendorong hadirnya kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada Kalimantan Barat.

“Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam, posisi strategis sebagai daerah perbatasan, serta peluang besar dalam pengembangan ekonomi regional. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memperjuangkan peningkatan dukungan fiskal dari pemerintah pusat agar pembangunan dapat dipercepat dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” kata Markori dalam keterangannya, Minggu, 2 Agustus 2026.

Selain menyoroti pentingnya peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, para narasumber juga menggarisbawahi perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menyusun kebijakan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Melalui dialog publik ini, Pojok Diskusi Kalbar berharap berbagai gagasan dan rekomendasi yang lahir dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Barat.

Dialog ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang menghasilkan komitmen bersama untuk terus mengawal kebijakan pembangunan secara konstruktif. 

Pojok Diskusi Kalbar juga menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi ruang diskusi publik yang independen, edukatif, dan partisipatif guna mendukung kemajuan pembangunan di Kalimantan Barat.

Penulis : Tim Liputan