Gubernur Ria Norsan Ajak Semua Elemen Jaga Kondusivitas Bumi Khatulistiwa
 |
| Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memimpin Rapat Koordinasi dan Doa Bersama di Balai Petitih, Kantor Gubernur. Foto Adpim Kalbar |
JURNAL GALAHERANG - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memimpin Rapat Koordinasi dan Doa Bersama di Balai Petitih, Kantor Gubernur, Senin, 1 Agustus 2025.
Acara ini dihadiri Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Kabinda, Sekda, perwakilan Danlanud dan Dankodaeral, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, hingga pimpinan media.
Dalam forum tersebut, disepakati 7 poin maklumat bersama. Isinya mengimbau masyarakat menjaga Kamtibmas yang kondusif; tidak terprovokasi isu unjuk rasa yang berpotensi anarkis; menyampaikan aspirasi tanpa melanggar hukum; bijak bermedia sosial dengan menghindari hoaks; mewaspadai kelompok perusuh; melapor bila menemukan aktivitas mencurigakan; serta mengajak seluruh warga menjaga stabilitas demi mendukung pembangunan Kalbar.
Gubernur Ria Norsan mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras menjaga situasi Kalbar tetap aman. Ia menegaskan, kondisi kondusif ini harus terus dipelihara dengan kewaspadaan.
“Alhamdulillah sampai hari ini tidak terjadi aksi anarkis. Namun kita tetap perlu mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa muncul,” ujarnya.
Baca juga : Gubernur Ria Norsan Teken MoU, Pemprov Kalbar Gandeng Mitra Bangun Perhutanan Sosial Berkelanjutan
Pertemuan itu disebutnya sebagai ikhtiar bersama untuk memperkuat sinergi lintas elemen. Tujuannya agar Kalimantan Barat tetap damai dan terhindar dari kerusuhan sebagaimana terjadi di beberapa daerah lain.
Gubernur juga menekankan pentingnya peran pemerintah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, media, dan generasi muda dalam menjaga harmoni. “Mari rapatkan barisan menjaga kedamaian. Kolaborasi adalah benteng menghadapi tantangan,” katanya.
Ia menyoroti beberapa strategi, seperti penguatan dialog sosial, menjadikan tokoh masyarakat sebagai jembatan komunikasi, serta melibatkan mahasiswa dan generasi muda sebagai agen perdamaian.
Selain itu, media diminta menyajikan informasi akurat dan bertanggung jawab. Kepada aparat, ia berpesan agar mengedepankan komunikasi intensif dengan warga, sehingga rasa aman tumbuh dari kebersamaan, bukan semata pengawasan.
Namun demikian, Norsan menegaskan bila pendekatan persuasif tidak diindahkan, maka langkah terakhir adalah penegakan hukum secara tegas dan proporsional.
Wagub Kalbar, Krisantus, yang turut hadir, menambahkan bahwa patroli bersama antara TNI, Polri, dan masyarakat bisa menjadi solusi antisipatif. Ia mengingatkan bahwa meski ada unjuk rasa, Kalbar relatif aman dibanding daerah lain.
Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus disampaikan tertib. Ia menyebut ada elemen luar mahasiswa yang mencoba membuat suasana tidak kondusif. DPRD sendiri berkomitmen mendengarkan tuntutan mahasiswa terkait isu PETI, pajak, perampasan aset, hingga kesejahteraan guru dan dosen.
Sejumlah organisasi yang hadir pun menilai perlu refleksi mendalam atas akar masalah yang memicu ketegangan. Semua pihak sepakat bahwa menjaga keamanan dan kedamaian adalah kunci utama bagi keberlangsungan pembangunan di Kalimantan Barat.***