Pemkab Mempawah Satukan Perusahaan dan Lintas Sektor, Cari Solusi Persoalan Pengangguran

Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi Burdadi saat memimpin FGD Ketenagakerjaan di Kantor Bupati Mempawah. Foto Diskominfo Mempawah

Mempawah, Jurnal Galaherang – Persoalan pengangguran dan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mempawah. 

Untuk mencari solusi yang lebih terarah, Pemkab Mempawah mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, kepolisian hingga kalangan dunia usaha dalam Focus Group Discussion (FGD) Ketenagakerjaan di Aula Junjung Titah, Kantor Bupati Mempawah, Kamis, 5 November 2026.

Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai tantangan ketenagakerjaan, termasuk kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri serta peluang memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Hadir dalam kegiatan itu Kapolres Mempawah AKBP Ade Chandra Capa Yanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Abdul Malim, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disperindagnaker) Kabupaten Mempawah Johana Sari Margiani, serta perwakilan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mempawah.

Kepala Disperindagnaker Mempawah, Johana Sari Margiani, mengatakan FGD tersebut menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi persoalan yang selama ini dihadapi dalam penyerapan tenaga kerja. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

"Bagaimana menjawab apa yang menjadi permasalahan dari sisi penyerapan tenaga kerja, kemudian kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Karena selama ini memang ada gap link and match terkait kompetensi yang dibutuhkan," ujar Johana.

Menurutnya, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. 

Pemkab Mempawah bersama Polres Mempawah selama ini juga telah membangun sinergi melalui Desk Ketenagakerjaan sebagai langkah antisipasi terhadap persoalan hubungan industrial, sehingga potensi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat diminimalkan.

Johana turut mengapresiasi program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) yang digagas Polri. Program tersebut dinilai memberikan warna positif dalam mendukung penanganan persoalan pengangguran melalui kolaborasi dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

Sementara itu, Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, menegaskan bahwa persoalan pengangguran tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah melalui perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan. Diperlukan keterlibatan dunia usaha, lembaga pendidikan, kepolisian, serta seluruh elemen masyarakat agar solusi yang dihasilkan dapat berjalan efektif.

"Pengangguran berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan, daya beli, kualitas SDM, bahkan stabilitas sosial dan keamanan daerah. Potensi sumber daya alam dan kawasan industri yang ada di Mempawah harus mampu kita ubah menjadi kesempatan kerja bagi masyarakat kita," tegas Juli Suryadi.

Ia kemudian menekankan sejumlah langkah strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya memperkuat kolaborasi lintas sektor antara perangkat daerah, Polres Mempawah, perusahaan dan lembaga pendidikan dalam membuka akses kesempatan kerja.

Selain itu, penguatan basis data pengangguran dan pencari kerja juga dinilai penting. Data yang akurat dan terintegrasi diperlukan agar pemerintah dapat menyusun program penanganan yang tepat sasaran sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pada aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, Juli mendorong penyelenggaraan pelatihan kerja yang berorientasi pada kebutuhan industri. Bidang otomotif, pengelasan, tata boga, teknologi informasi hingga pengolahan hasil pertanian dan perikanan menjadi sejumlah sektor yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.

Wakil Bupati juga mengimbau perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mempawah agar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat setempat untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja, tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Optimalisasi program Poliran melalui kolaborasi bersama Polri turut menjadi perhatian, terutama dalam mendampingi pencari kerja dan memperluas akses informasi lowongan pekerjaan. 

Di sisi lain, pengembangan kewirausahaan juga perlu didorong agar masyarakat tidak hanya bergantung pada kesempatan kerja formal, tetapi mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri melalui UMKM.

Juli berharap hasil diskusi tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan semata. Setiap rekomendasi harus diterjemahkan menjadi rencana aksi yang jelas, dilengkapi target serta indikator keberhasilan sehingga pelaksanaannya dapat dievaluasi secara terukur.

Melalui FGD Ketenagakerjaan ini, Pemkab Mempawah berharap terbangun kesepahaman antara pemerintah, kepolisian dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. 

Dengan sinergi yang berkelanjutan, potensi industri dan sumber daya daerah diharapkan mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, terutama dalam memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.