Pemkab Dukung Percepatan PLTU Mempawah, Jarak Aman Permukiman Jadi Syarat Penting
Mempawah, Jurnal Galaherang – Percepatan pembangunan PLTU Mempawah diharapkan dapat segera terealisasi guna menunjang kebutuhan energi listrik bagi industri smelter aluminium.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Mempawah mengingatkan agar rencana pembangunan tersebut tetap mengutamakan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan kesesuaian tata ruang.
Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, saat mengikuti Rapat Koordinasi Rencana Tindak Lanjut Percepatan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (WILUS) PLTU Mempawah bersama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) secara virtual di Mempawah Command Center (MCC), Rabu, 11 November 2026.
Forum koordinasi tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PT Bukit Asam (PTBA), MIND ID, serta sejumlah instansi terkait. Pembahasan diarahkan pada percepatan tahapan pembangunan, mulai dari kesiapan lahan, kepastian tata ruang hingga pemenuhan ketentuan lingkungan.
Dalam pertemuan itu, Juli menyampaikan bahwa Pemkab Mempawah telah memiliki dasar pengaturan tata ruang melalui Peraturan Bupati Mempawah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit.
Keberadaan regulasi tersebut menjadi landasan dalam memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang bagi rencana pengembangan kawasan PLTU dan industri pendukungnya.
"Pada prinsipnya, kami siap mendukung percepatan pembangunan ini. Dari sisi tata ruang dan lokasi kawasan, semuanya telah dipersiapkan sesuai ketentuan. Selanjutnya, kami menunggu tindak lanjut dan percepatan dari sisi teknis agar rencana ini dapat segera direalisasikan," ujar Juli.
Namun, menurutnya, kelancaran pembangunan tidak boleh mengesampingkan kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Karena itu, Pemkab Mempawah menaruh perhatian khusus terhadap pengaturan jarak antara fasilitas PLTU maupun kawasan industri dengan permukiman penduduk.
Salah satu hal yang disoroti adalah perlunya zona penyangga atau buffer zone. Pemkab mengusulkan radius aman sekitar 50 hingga 100 meter antara fasilitas pembangunan PLTU, kawasan PT Bukit Asam (PTBA) maupun PT BAEN dengan permukiman warga.
Pengaturan jarak tersebut diharapkan dapat mengantisipasi potensi gangguan lingkungan dan meminimalkan risiko yang dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kawasan pembangunan.
Selain persoalan jarak, Pemkab Mempawah juga meminta agar pemerintah daerah dilibatkan sejak awal dalam pembahasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dengan keterlibatan tersebut, berbagai kondisi wilayah dan aspirasi masyarakat setempat dapat menjadi bagian dari pertimbangan sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan.
Pada kesempatan yang sama, Pemkab turut mendorong Kementerian Lingkungan Hidup mengkaji potensi pemanfaatan material tailing atau sisa hasil pengolahan dari wilayah BIA sebagai alternatif material uruk untuk pembangunan kawasan PLTU.
Kajian tersebut diharapkan dapat membuka peluang pemanfaatan material yang tersedia secara lebih efektif, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan standar perlindungan lingkungan.
Pemkab Mempawah berharap seluruh tahapan pembangunan PLTU Mempawah dapat dipercepat melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.
Dengan perencanaan yang matang, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diharapkan mampu mendukung kebutuhan energi industri sekaligus menjaga keamanan, kenyamanan, dan kepentingan masyarakat sekitar.
Penulis : Apri

Posting Komentar