Bupati Mempawah Erlina Serahkan LKPD Unaudited 2025 ke BPK, Target Pertahankan Opini WTP

Bupati Mempawah Erlina menyerahkan LKPD Unaudited TA 2025 kepada Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar Sri Haryati. Foto Prokopim Mempawah

JURNAL GALAHERANG - Bupati Mempawah, Erlina, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Barat, Sri Haryati, Selasa, 31 Maret 2026.

Penyerahan tersebut merupakan bagian dari agenda penyampaian LKPD oleh seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Barat yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Pontianak. 

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Dana Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Sri Haryati menegaskan penyampaian laporan keuangan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi indikator penting komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

“Laporan keuangan mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat, tepat waktu, dan sesuai standar yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Erlina menyampaikan Pemerintah Kabupaten Mempawah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menegaskan, setiap rekomendasi dari BPK akan menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti demi perbaikan sistem keuangan daerah ke depan.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kami juga terus melakukan pembenahan agar kualitas laporan keuangan semakin baik dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Erlina juga berharap, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat kembali membuahkan hasil positif berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Harapan kami tentu bisa mempertahankan opini WTP sebagai bukti konsistensi dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang baik,” tutupnya.***