Sekda Mempawah Tekankan Respons Cepat Aduan Masyarakat dalam Rakor Monitoring IAPS
 |
| Sekda Mempawah Ismail memimpin Rakor Penyelesaian Laporan Masyarakat sekaligus Monitoring Pelaksanaan Implementasi Aksi Perubahan Sektor. Foto Prokopim Mempawah |
JURNAL GALAHERANG - Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Ismail, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Laporan Masyarakat sekaligus Monitoring Pelaksanaan Implementasi Aksi Perubahan Sektor (IAPS) yang digelar di Kantor Bupati Mempawah, Kamis, 29 Januari 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Tariyah, para kepala perangkat daerah, camat, serta pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Rakor ini bertujuan untuk memastikan setiap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan tuntas oleh instansi terkait.
Baca juga : Capai Zona Hijau, Pemkab Mempawah Raih Penghargaan Ombudsman
Dalam sambutannya, Sekda Ismail menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan dalam merespons laporan masyarakat merupakan indikator penting kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
“Laporan masyarakat bukan sekadar keluhan, tetapi menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Saya meminta seluruh perangkat daerah agar tidak membiarkan laporan menumpuk tanpa kejelasan penyelesaian,” tegasnya.
Baca juga : Ombudsman RI Berikan Predikat Zona Hijau Kepatuhan Pelayanan Publik Kepada Pemkab Mempawah
Selain membahas penyelesaian aduan masyarakat, rakor ini juga menitikberatkan pada monitoring pelaksanaan Implementasi Aksi Perubahan Sektor (IAPS).
Program tersebut dirancang untuk mengukur sejauh mana aksi perubahan yang telah direncanakan mampu diimplementasikan secara nyata dan memberikan dampak langsung di lapangan.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah berharap indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terus meningkat.
Sekda Ismail juga mengingatkan agar Balai Patih tidak hanya menjadi ruang pertemuan seremonial, tetapi menjadi wadah lahirnya keputusan strategis yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan diskusi serta pemaparan progres penanganan laporan masyarakat dari masing-masing unit kerja, guna memastikan seluruh kanal pengaduan berfungsi secara optimal.***
