Kalbar Kondusif, Gubernur Ria Norsan Ingatkan Waspada Hoaks
 |
| Gubernur Kalbar Ria Norsan saat memimpin Rakor bersama para Bupati/Wali Kota se-Kalbar dan Kepala OPD Pemprov Kalbar yang digelar secara virtual. Foto Adpim Kalbar |
JURNAL GALAHERANG - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan kondisi di seluruh wilayah Kalbar saat ini aman dan kondusif, meski sejumlah daerah di Indonesia tengah diguncang gelombang demonstrasi.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama para Bupati/Wali Kota se-Kalbar dan Kepala OPD Pemprov Kalbar yang digelar secara virtual dari Balai Petitih Kantor Gubernur, Selasa, 2 September 2025.
Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di Kalbar berlangsung tertib dan damai. Bahkan, beberapa daerah yang semula diperkirakan tidak ada aksi, ternyata tetap menggelar demonstrasi, namun berjalan kondusif.
Dalam arahannya, Gubernur menyoroti isu infrastruktur jalan yang menjadi perhatian masyarakat. Tahun ini, Pemprov Kalbar menganggarkan Rp475 miliar untuk perbaikan jalan provinsi yang tersebar di 13 kawasan kota. Namun ia mengakui, keterbatasan anggaran membuat lebih dari 60 persen jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak.
Baca juga : Gubernur Kalbar Tegaskan Aksi Demo Boleh, Asal Tidak Anarkis dan Ganggu Ekonomi Daerah
Selain jalan, persoalan pertambangan tanpa izin (PETI) juga mendapat sorotan. Pemerintah berupaya mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Saat ini, baru dua kabupaten yang telah memiliki WPR, yakni Ketapang dan Kapuas Hulu, karena kewenangan pengajuan tetap berada di pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.
Ria Norsan juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap maraknya berita bohong di media sosial. Ia mencontohkan isu hoaks yang sempat beredar tentang gedung DPR RI terbakar. “Saya sampai telepon sana-sini untuk memastikan, ternyata tidak benar,” ujarnya.
Untuk menjaga stabilitas daerah, Gubernur menginstruksikan tiga langkah strategis, yaitu memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menangkal hoaks, meminta aparat mengedepankan pendekatan humanis, serta memastikan pelayanan publik tetap optimal di bidang pendidikan, kesehatan, UMKM, dan investasi.
“Kalbar adalah rumah besar yang harus kita jaga bersama. Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Jangan sampai kita terbawa arus situasi nasional hingga abai terhadap tugas utama kita,” tegasnya.***